Untuk Memenuhi Tugas UAS Audit PBS

Nama  : Ady Krisno Pangestu

NIM    : 1142310147

Kelas   : Perbankan Syariah C

Dosen  : Syarbini Ikhsan., MM., CPA&Sabirin.,M.Ak.,CPAI

Untuk Memenuhi Tugas UAS

1. Skema audit syariah dan penjelasannya ?

• suatu proses sistematis, artinya audit merupakan suatu langkah atau prosedur yang logis, berkerangka dan terorganisasi. Auditing dilakukan dengan suatu urutan langkah yang direncanakan, terorganisasi dan bertujuan.
• untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, artinya proses sistematik ditujukan untuk memperoleh bukti yang mendasari pernyataan yang dibuat oleh individu atau badan usaha serta untuk mengevaluasi tanpa memihak atau berprasangka terhadap bukti-bukti tersebut.
• pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi, artinya pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi merupakan hasil proses akuntansi.
• menetapkan tingkat kesesuaian, artinya pengumpulan bukti mengenai pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.
• kriteria yang telah ditetapkan, artinya kriteria atau standar yang dipakai sebagai dasar untuk menilai pernyataan (berupa hasil akuntansi) dapat berupa:
• peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan legislatif
• anggaran atau ukuran prestasi yang ditetapkan oleh manajemen
• prinsip akuntansi berterima umum (PABU) diindonesia
• Penyampaian hasil (atestasi), dimana penyampaian hasil dilakukan secara tertulis dalam bentuk laporan audit (audit report)
• pemakai yang berkepentingan, pemakai yang berkepentingan terhadap laporan audit adalah para pemakai informasi keuangan, misalnya pemegang saham, manajemen, kreditur, calon investor, organisasi buruh dan kantor pelayanan pajak.

2. Sebutkan dan jelaskan Pihak-pihak yang dapat melakukan audit syariah atau audit terhadap lembaga keuangan syariah ?

a. Auditor internal bank syariah

Tugas adalah untuk menguji (examination) kesesuaian laporan keuangan Bank Syariah yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan tidak ada salah saji yang bersifat material.

b. Auditor eksternal

Dilakukan oleh auditor dari luar bank syariah seperti OJK atau akuntan publik yang tugasnya menguji kembali keakuratannya dari hasil audit internal.

c. Audit syariah

Dilakukan oleh auditor bersertifikasi atau memiliki gelar Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS) yang bertugas untuk memastikan bahwa produk dan transaksi bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan aturan syariah. Auditor syariah ini bisa menunjukkan hasil auditnya dengan memberikan opini.

3. Perbedaan audit konvensional dan audit syariah ?

Pada audit konvensional pelaporan keuangan mengacu pada hukum Anglo-Amerika dan tidak didasari oleh hukum agama, seorang auditor konvensional tidak bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan, dan seorang auditor konvensional juga tidak memiliki wewenang mempertanyakan apakah dana yang dipinjamkan kepada nasabah di pergunakan dan dimanfaatkannya. Sedangkan audit syariah pada jasa keuangan islam memiliki arti akumulasi dan evaluasi bukti untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan untuk tujuan kepatuhan syariah.

4. cara apa saja yang dapat dilakukan untuk dapat memahami bisnis klien ?

auditor dapat memahaminya diantaranya dengan cara :

1. mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak manajemen/ klien

2. meriview bagian kredit klien dan aktivitas keuangann

3. menganalisis laporan keuangan untuk memastikan bahwa kondisi perusahaan tersebut dalam     keadaan baik.

5. Penjelasan ringkas prosedur penerimaan penugasan/perikatan audit ?

prosedur penugasan atau perikatan audit secara ringkasnya ada 3 tahapan misalnya :

Tahapan pertama :

Mengevaluasi Integritas Manajemen, apabila integritas manajemen itu sudah baik maka tingkat kepercayaan auditor itu semakin tinggi dan kekeliruan terhadap laporan keuangan semakin rendah. jika yang akan di audit itu klien baru maka auditor dapat memperoleh informasi dengan cara

a. Berkomunikasi dengan auditor terdahulu

b. Mengajukan pertanyaan pada pihak ke tiga

c. me riview pengalaman masa lalu yang pernah ada

Tahapan kedua :

Mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa.

a. Mengidentifikasi pemakai laporan keuangan yang telah di audit

b. menilai stabilitas keuangan dan hukum calon klien

c. Mengidentifikas pembatasan lingkup

Tahapan ketiga :

menilai kompetensi untuk melaksanakan audit

a. mengetahui jasa yang di inginkan

b. Mengidentifikas tim audit

c. mengevaluasi indenpedensi dengan cara mengedarkan nama calon klien ke semua staf professional.

d. Keputusan untuk menerima atau menolak perikatan

e. Mempersiapkan surat perikatan

Perbaikan Nilai Mata Kuliah Audit Perbankan Syariah by AKP

Nama  : Ady Krisno Pangestu

NIM    : 1142310147

Kelas   : Perbankan Syariah C

Dosen  : Syarbini Ikhsan., MM., CPA&Sabirin.,M.Ak.,CPAI

UNTUK MEMENUHI TUGAS PERBAIKAN

Jelaskan tugas dan tanggungjawab dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di Bank Syariah ? (Soal no.6)

Apabila ditinjau dari  Surat Keputusan DSN MUI No.Kep-98/MUI/III/2001 mengenai Susunan Pengurus DSN MUI Masa Bhakti Th. 2000-2005 bahwa tugas DPS yang diberikan dari DSN adalah :

1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah,

2. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.

3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.

4. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN.

Sedangkan, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6 tahun 2004 pasal 27, tugas, wewenang, dan tanggung jawab dewan pengawas syariah adalah :

a. Memastikan dan mengawasi kesesuian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.

b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.

c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.

d. Mengkaji jasa dan produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN.

e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap enam bulan kepada direksi, komisaris, DSN, dan Bank Indonesia.

Jelaskan hubungan dari Dewan Pengawas Syariah dan Auditor Eksternal (soal No.10)

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh OLEH : Dr. Raed Jameel Jaber & Dr. Abdullah Ibrahim Nazal yg berjudul “ Hubungan antara Dewan Pengawas Syariah dengan PTAuditor Eksternal: Bukti dari Yordania “ berdasarkan jurnal penelitian tersebut terdapat tiga hubungan yakni :

1. Isolasi

Dalam Isolasi, EA harus memberikan laporan berdasarkan verifikasi data akuntansin, akuntansi penjelasan, dokumen akuntansi dan bukti. Dalam jenis ini, auditor harus melakukan semua prosedur terpisah dari SSB. Dampak hilangnya hubungan SSB dan EA? Ketika hubungan hubungan menjadi hilang, pengungkapan data akuntansi akan berada dalam kasus yang sangat lemah. Akibat Isolasi SSB dan EA, akan ada hasil yang berbeda dari data akuntansi yang mana tidak diterima oleh pelanggan dalam peraturan Islam.

2. Pendekatan Langkah demi Langkah

Langkah pertama adalah SSB harus memberikan laporan yang dapat diterima tentang penerapan peraturan Islam di Bank Syariah Kemudian, EA harus memberikan laporan berdasarkan data akuntansi pada langkah kedua.

3. Duplikasi Pekerjaan

Setiap SSB dan EA harus memnerikan laporan yang menunjukkan penerimaan laporan keuangan Bank Syariah di Indonesia sesuai dengan peraturan Islam dan Prinsip Akuntansi. Dampak Duplikasi menunjukkan adanya Tidak ada hubungan antara SSB dan EA, jadi masing-masing harus memberi dua akseptasi: 1- penerimaan untuk laporan peraturan Islam, dan 2- penerimaan lainnya untuk laporan akuntansi dan audisi.

Karakteristik sebuah Lembaga Keuangan Syariah dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut (Soal No.2)

1. Dalam menerima titipan dan investasi, Lembaga Keuangan Syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah;

2. Hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana, dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai intermediary institution (lembaga perantara), berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur;

3. Bisnis Lembaga Keuangan Syariah bukan hanya berdasarkan profit orianted, tetapi juga falah orianted, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat;

4. Konsep yang digunakan dalam transaksi Lembaga Syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam-meminjam (qardh/ kredit) guna transaksi sosial;

5. Lembaga Keuangan Syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam.

Tahapan Ringkas Proses Audit (Soal no.8)

Referensi :

http://www.makalah.co.id/2013/01/karakteristik-lembaga-keuangan-syariah.html

https://www.kompasiana.com/ulfanimatuss/peranan-dps-dalam-suatu-lembaga-keuangan-syariah_57450202f67a61cf04197038

https://www.kompasiana.com/syahirmuhammad79/5a1edafad0bef5154f2630b2/analisis-jurnal

Berbagai macam Fenomena dan Bentuk Profesional Public Relations

Fenomena dan Profesional Public Relations

            Berbagai masalah yang dihadapi perusahaan atau instansi di era globalisasi sekarang berbagai macam dan sangat kompleks, bukan hanya berasal dari dalam perusahaan tapi juga banyak factor eksternal yang bisa mempengaruhi citra positif sebuah perusahaan atau instansi. oleh sebab itu peran humas pun harus lebih kuat dalam menyikapi masalah yang terjadi, praktisi humas harus dituntut professional dan memiliki kemampuan atau skill yang cukup dalam menanggapi setiap permasalahan yang menimpa perusahaan atau instansi nya. berikut berbagai bentuk fenomena-fenomena yang mempengaruhi aktivitas PR :

A. Fenomena yang Mempengaruhi Aktivitas PR

a. Arus globalisasi. Fenomena globalisasi terjadi sebagai perkembangan peradaban manusia, yang dipicu oleh kemajuan tekriologi komunikasi. Waktu dan jarak bukan lagi masalah yang signifikan. Di sisi lain, penguasaan informasi pun menjadi sebuah kata kunci yang turut mendorong persaingan. Siapa yang menguasai informasi, ‘dia’ akan menang dalam persaingan. Mau tidak mau, praktìsi PR harus memahami globalisasi sebagai fenomena yang sangat mempengaruhi aktivitasnya.

b.Pperubahan sistem politik. Sistem politik Indonesia yang makin demokratís, membawa pengaruh besar bagi aktivitas PR

c. Perubahan sistem media massa. Media massa, termasuk organisasi kewartawanan mengalami perubahan signifikan sejak dikeluarkannya UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. UU Pers memungkinkan media massa tumbuh bebas, bahkan sangat pesat dan tanpa intervensi pemerintah. Profesi jurnalis pun mendapatkan Kebebasan sepenuhnya. Selain PWI, organisasi kewartawanan  makin banyak bermunculan seperti AJI, IJTI, PFI, dan sebagainya. Fenomena tersebut mendorong PR harus mampu membuat pemetaan dan menjalin relasi baik dengan berbagal jurnalis pada setiap media.

d. Fenomena perkembangan media sosial. Efek dan perkembangan media sosial tersebut membuat arus informasi makin mudah dan cepat bergulir. Fenomena tu memaksa praktisi PR untuk mampu memantau arus opini publik, yang mungkin tidak mencuat pada media konvensional, Banyak informasi penting dan bahkan mungkin lebih faktual untuk kehidupan suatu organisasi, justru muncul dan berkembang melalui media sosial.

e. Fenomena kebebasan informasi. Dengan diberlakukannya UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka begitu banyak bal yang harus diubah dalam pengelolaan badan publik atau organisasi. Para PR di berbagai badan publik tidak boleh menutup informasi kepada masyarakat. Betapa tidak, menurut UU itu, semua informasi Publik-- selain yang dikecualikan berdasarkan UU KIP—harus dibuka. Hal ini tentu menuntut praktisi PR untuk mampu menyampaikan informasi tersebut kepada publik.

B. Profesional Public Relatuions

            Membentuk profesionalisme seorang public relation (PR) memerlukan proses pendidikan yang juga harus dilakukan secara profesional sebab PR telah menjadi sesuatu yang bermakna. Terlebih, masyarakat di negara-negara industri maju sudah sejak lama menyadari akan kebutuhan dan eksistensi serta profesionalisme public relation ini.

Perjalanan menuju status profesi PR membutuhkan beberapa indikator yang harus dipenuhi, yakni adanya dasar etika dan kewajiban moral, adanya pendidikan khusus yang sifatnya unik, serta adanya pengakuan komunitas mengenai layanan yang unik dan mendasar selain juga otonomi dalam praktik dan penerimaan tanggung jawab pribadi oleh praktisi.          

Seorang praktisi PR dalam menjalankan tugasnya dituntut profesional, untuk itu seorang praktisi PR harus terlatih dan terbiasa dalam menghadapi masalah yang dialami perusahaannya, oleh sebab itu seorang praktisi PR dikatakan profesional harus memiliki :

a. Memiliki  skill dan kemampuan

Kemampuan ini bisa dimiliki oleh seorang PR ketika mereka masih menempuh study, atau bahkan bisa dimiliki dari hasil pengalaman-pengalaman seblumnya yang sudah pernah diterapkan.

b. Mempunyai kode etik

Mempunyai kode etik merupakan standar moral bagi setiap profesi, baik profesi formal, tertulis dan normative.

c.  Memiliki tanggung jawab profesi dan integritas pribadi yang tinggi

Seorang PR profesional seharusnya memiliki integritas pribadi yang tinggi. Baik terhadap dirinya sendiri sebagai pekerja PR/Humas, maupun terhadap publik, pimpinan, organisasi perusahaan, dan juga penggunanaan media massa, sehingga bisa menjaga nama baik perusahaan.

d  Memiliki jiwa pengabdian kepada public atau masyarakat

Seorang PR yang profesional akan mampu mengabdi sepenuhnya kepada masyarakat atau publiknya. Di dalam hal ini, PR lebih mengutamakan kepentingan publik/masyarakat dibandingkan dengan kepentingan dirinya sendiri. Setiap krputusan yang diambil oleh seorang PR merupakan keputusan yang kegunaannya untuk keperluan publik/masyarakat, bangsa, bahkan negara.

Referensi

http://bisnisupdate.com/public-relations-update/read/5-fenomena-yang-mempengaruhi-public-relation.html

http://abc1903.blogspot.co.id/2014/01/public-relation-profesional-di-era.html

https://jendelakomunikasi.wordpress.com/mahasiswa/163-2/

Apa Saja Profil, Macam-macam dan Pola Komunikasi PR

Profil, Macam-macam dan Pola Komunikasi PR

            Sebuah perusahaan atau instansi pasti memiliki bagian public relations di dalamnya, bagian humas atau public relations memiliki peran penting di perusahaan karena baik buruknya citra sebuah perusahaan itu tergantung bagaimana penerapan strategi komunikasi yang dilakukan oleh humas di perusahaan atau instansi tersebut. Humas terdiri berbagai macam, baik itu untuk humas dalam perusahaan atau instansi pemerintahan, selain itu humas juga memiliki profil atau bagian tersendiri sesuai dengan tugas kehumasan nya. dalam menjalankan tugasnya humas pun harus menggunakan metode pola komunikasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan komunikasinya. berikut pembahasan mengenai profil, macam-macam dan pola komunikasi humas :

A. Profil Humas

 1. Humas yang Melembaga/In-House PR

            Organisasi humas dalam perusahaan diistilahkan sebagai humas yang melembaga/state of being. Sebagai bidang yang melembaga, berarti memiliki seseorang yang memimpin, memiliki staf, dan memiliki ruang/tempat dan sarana/prasarana pendukungnya. Jabatan-jabatan yang ada dalam bagian humas memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas. Pengorganisasian di sini adalah tentang struktur, wewenang, tugas, dan tanggung jawab. Humas yang melembaga lebih dikenal dengan istilah bagian/departemen/divisi humas/PR communication.

2. Humas Agency/Ekstern PR

Ekstern PR adalah sebuah lembaga/perusahaan independen yang berbadan hukum dan bergerak dalam layanan dibidang humas. PR ekstern meliputi:

a. PR Full Service, Sebuah perusahaan tersendiri yang bergerak dalam bisnis pelayanan kehumasan, meliputi kegiatan konseling dan sekaligus pelayanan konsultasi dan pelayanan yang mereka berikan kepada klien (perseorangan/perusahaan PR tersebut).

b. PR Consultant, yaitu perusahaan PR yang bergerak dalam Layanan konsultasi kehumasan. Pelayanan kosultan yang diberikan tergantung dari kompetensi yang dimiliki para konsultannya.

3. Event Organizer

            Event Organizer, adalah perusahaan yang melayani jasa sebagai pelaksana sebuah event/kegiatan yang berhubungan dengan publik. Perusahaan ini cenderung spesialis, misalnya:

Launching product, Pameran/ exhibition, Pertemuan-pertemuan (seminar, lokakarya, konvensi, konferensi), Jumpa pers/press conference, press tour, dan sebagainya, Show dan kontes-kontes (Modul Pelatihan Humas, Yuliati et al:2014)

B. Macam-Macam Humas

1. Humas Pemerintahan

            Humas pemerintahan pada dasarnya tidak bersifat politis. Bagian humas di institusi pemerintahan dibentuk untuk mempublikasikan atau mempromosikan kebijakan-kebijakan mereka. Tugas pemerintah memang sangat berat, sebab masyarakat yang dihadapi terdiri dari berbagai publik dengan kepentingan yang sangat kompleks pula

2. Humas Industri dan Bisnis

Humas industri tidak dapat dilepaskan dari prinsip ekonomi, Sebab industri dan bisnis memiliki orientasi pada keuntungan (profit oriented). Dengan demikian, humas industri memiliki suatu daftar prioritas, sehingga sumber daya yang tersedia dapat disediakan seefisien mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Humas industry dan bisnis ini berpengaruh terhadap kehidupan dan operasional industri dan perdagangan misalnya berkaitan dengan citra positif perusahaan di mata konsumen, mengadakan komunikasi dengan pihak internal perusahaan seperti para karyaan dan steakholders.

C. Pola Komunikasi PR

            Berdasarkan kebutuhan akan berkomunikasi, maka terdapat beberapa pola komunikasi. Beberapa sarjana Amerika membagi pola komunikasi menjadi 5 yaitu: ”Komunikasi Antarpribadi (interpersonal Communication, Komunikasi Kelompok Kecil (Small Group Communication), Komunikasi Organisasi (Organizational Communication), Komunikasi Massa (Mass Communication), dan Komunikasi Publik (Public Communication).

Selain itu ada pula beberapa macam pola komunikasi yaitu :

a)  Pola Komunikasi Primer

Pola komunikasi primer merupakan suatu proses penyampaian oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan suatu simbol sebagai media atau saluran. Dalam pola ini terbagi menjadi dua lambang verbal dan nirverbal. Lambang verbal yaitu bahasa, yang paling sering digunakan karena bahasa mampu mengungkapkan pikiran komunikator. Sedangkan lambang nirverbal yaitu lambang yang di gunakan dalam berkomunikasi yang bukan bahasa, namun merupakan isyarat dengan menggunakan anggota tubuh antara lain seperti : kepala, mata, bibir, tangan dan sebagainya.

b)  Pola Komunikasi Sekunder

Pola komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang pada media pertama. Komunikator yang menggunakan media kedua ini karena yang menjadi sasaran komunikasi yang jauh tempatnya, atau banyak jumlahnya. Dalam proses komunikasi secara sekunder ini semakin lama akan semakin efektif dan efisien, karena didukung oleh teknologi informasi yang semakin canggih.

c)   Pola Komunikasi Linear

Linear di sini mengandung makna lurus yang berarti perjalanan dari satu titik ketitik yang lain secara lurus, yang berarti penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan sebagai titik terminal. Jadi, dalam proses komunikasi ini biasanya terjadi dalam komunikasi tatap muka (face to face), tetapi juga adakalanya komunikasi bermedia

d)   Pola Komunikasi Sirkular

Sirkular secara harfiah berati bulat, bundar, atau keliling. Dalam proses sirkular itu terjadinya feedback atau umpan balik, yaitu terjadinya arus dari komunikan kekomunikator, sebagai penentu utama keberhasilan komunikasi. Dalam pola komunikasi seperti ini, proses komunikasi berjalan terus yaitu adanya umpan balik antara komunikator dan komunikan.

Referensi

http://referensi-plus.blogspot.co.id/2016/12/definisi-dan-profil-public.html

https://www.scribd.com/doc/214406792/Macam-Macam-Humas

http://waralovelygaze.blogspot.co.id/2016/03/pola-komunikasi-public-relations.html

Media Public Relations

            Peran media social di era millennium sangat besar dalam mempengaruhi pola pikir masyarakat luas, hal tersebut dikarenakan mudahnya masyarakat mendapatkan akses segala macam informasi hanya dari aplikasi smartphone, televisi atau media cetak lainnya.

 melalui media siapapun bisa dengan mudahnya membagikan konten berupa tulisan, gambar, video dan suara yang berisi informasi baik itu hanya menunjukan eksistensi penggunanya atau bahkan menjadi cara penyampaian pesan yang berkaitam dengan bisnis. Karena kemudahan akses informasi yang bisa dengan mudah dihat oleh masyarakat, maka banyak pelaku bisnis ataupun instansi-instansi yang berkaitan dengan masyarakat luas melibatkan media dalam kegiatannya, termasuk juga para praktsi humas. Praktisi humas atau public relation memfaatkan media sebagai sarana mendukung komunikasi baik media komunikasi bagi internal perusahaan maupun bagi  eksternal atau pihak masyarakat. Agar lebih mengetahui peran media bagi humas maka kita harus tahu terlebih dahulu apa itu tujuan humas, apa saja jenisnya dan bagaimana pemilihan media yang tepat sebgai sarana komunikasi public relations.

Adapun tujuan dari media humas atau public relations sebagai perikut :

1. Sarana promosi

2. Media pemasaran

3. Komunikasi berkesinambungan

4. Meningkatkan kepercayaan publik

5. Meningkatkan citra perusahaan/organisasi

Jenis Media Humas

Menyadari potensi yang dimiliki oleh media massa dalam menyebarkan iinformasi dan berita, maka diperlukan pemikiran tentang pemilihan media dan informasi, sehingga segala kegiatan promosi yang dilakukan oleh Humasbenar-benar dapat dipubliasikan secara efektif efektif dan efsien.

 Berikut jenis media yang seri digunakan oleh praktisi humas bagi pihak Eksternal/ public

1. Media cetak ( surat kabar,  majalah dll)

2. Online Media (Website, blog, media social,  email dll)

3. Broadcasting Media (radio, televisi dll)

4. Spesial event (seminar , workshops dll)

5. Autdoor Media / Media luar Ruang (spanduk, papan reklame, poster dll)

Pemilihan media PR Untuk Pihak Eksternal Kelebihan dan Kekurangannya

pemilihan media berita adalah persiapan dan penyiaran berita pada media cetak dan elektronik. Bagi kelompok publik kecil dalam suatu organisasi dipilih media komunikasi (jurnal) internal yang berjenis-jenis secara teratur dengan beberapa variasi. Perlu diperhitungkan di sini cakupan pembaca, kuantitas, frekuensi, kebijakan, judulnya, dan proses percetakannya, gaya dan format, langgangan, iklan, serta distribusinya. berikut jenis-jenis media yang digunakan bagi pihak eksternal :

a. Radio,  kelebihannya penyampaian gagasan sederhana dan langsung, teks luwes (mudah dikoreksi), punya publik khusus; kekurangan : dialog dan materi kurang variasi, fakta tak bisa dibeberkan lengkap, melelahkan (suara dan waktu terbatas), hanya bisa didengarkan sekali.

b. Siaran televisi; kelebihan : jangkau masyarakat luas, audio visual kekurangan : biaya mahal, komunikasi satu arah, siaran cepat, daya beli mahal

c. Surat kabar kelebihan: menjangkau semua lapisan masyarakat, murah; kekurangan: penyampaian berita tergantung penulis (isi sudah benar? mudah dimengerti  dan dicerna awam? dll)

d. Media Online kelebihan: Trending, terutama media sosial & blog, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, menjangkau seluruh dunia (internasional), dapat diakses kapan dan di mana saja, terdokumentasi. kekurangan: butuh akses internet, SDM bidang media online masih terbatas, butuh keterampilan khusus mengelola & menulis di media online (internet).*

selain digunakan sebagai sarana penghubung ke pihak eksternal atau khalayak umum, media humas juga digunakan bagi pihak internal perusahaan seperti  karyawan, pemegang saham, dan hubungan industrial.

Bagi pihak Internal perusahaan media yang di gunakan adalah :

1. Buletin internal, Buletin internal biasanya pihak manajemen yang menetukan, informasi yang dimuat umunya berkaitan dengan informasikan kebijakan, perkembangan bisnis perusahaan dan targetnya, serta memuat wacana atau opini dari stakeholder perusahaan.

2. Papan pengumuman , papan pengumuman digunakan untuk menempelkan lembaran informasi yang kurang lebih sama dengan isi dari bulletin, hanya saja keberadaan papan informasi lebih mempermudah pembaca dan dapat dilihat banyak orang.

3. kunjungan berkala, dan tatap muka. kunjungan berkala atau tatap muka juga dianggap penting karena dengan berinteraksi langsung diharap kan memberikan kesan lebih personal dan juga dapat melihat dan merespon langsung masalah tentang perusahaan kepada para karyawan atau steakholder lainnya.

Referensi

https://massofa.wordpress.com/2008/01/24/media-komunikasi-dan-kehumasan/

http://humas-publicrelations.blogspot.co.id/2014/11/media-humas-pr-media.html

https://www.scribd.com/document/322956274/MATERI-HUMAS-MEDIA-DAN-MACAM-MACAM-HUMAS-docx

Kampanye Public Relations

            Kampanye sering kita dengar sehari-hari apalagi pada saat musim pemilihan umum pada kegiatan pesta demokrasi kita, tapi arti kata kampanye sebenarnya bukan hanya untuk kegiatan politik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kampanye adalah gerakan (tindakan) serentak (untuk melawan, mengadakan aksi, dan sebagainya. Dari arti kampanye tersebut kita lihat ada kata-kata “mengadakan aksi” nah mengadakan aksi seperti apa yang dimaksud ? dalam arti kata kampanye itu sendiri tidak disebutkan secara khusus mangadakan aksi untuk apa jadi secara otomatis tentusaja makna dari kata mengadakan aksi itu bersifat umum. 

Dalam public relations arti kampanye dapat di bedakan dalam arti sempit dan luas.

Kampanye PR dalam arti sempit, Bertujuan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan khalayak sasaran (target audience) untuk merebut perhatian serta menumbuhkan persepsi atau opini yang positif terhadap suatu kegiatan dari suatu lembaga atau organisasi (corporate activities ) agar tecipta suatu kepercayaan dan citra yang baik dari masyarakat melalui penyampaian pesan secara intensif dengan proses komunikasi dengan jangka waktu tertentu yang berkelanjutan.

Kampanye PR dalam arti luas, Dalam arti umum atau luas, kampanye PR tersebut memberikan penerangan terus-menerus serta pengertian dan memotivasi masyarakat terhadap suatu kegiatan atau program tertentu melalui proses dan teknik komunikasi yang berkesinambungan dan terencana untuk mencapai publisitas dan citra yang positif (Ruslan 2002 : 66) Sering terjadi kerancuan pengertian atau istilah kampanye yang disamakan dengan propaganda, dan secara operasional keduanya adalah sama-sama melakukan kegiatan berkomunikasi yang terencana untuk mencapai tujuan tertentu dan berupaya mempengaruhi khalayak sebagai target sasarannya. Menurut Rogers dan Storey dalam Ruslan (2007:23) kampanye “sebagai serangkaian kegiatan komunikasi yang terorganisasi dengan tujuan untuk menciptakan dampak tertentu terhadap sebagian besar khalayak sasaran secara berkelanjutan dalam periode waktu tertentu”.

3 Aspek Sasaran Dalam Kampanye PR

Dari pengertian arti kampanye diatas menurut Ostergaard dalam Venus (2007:10) menyebut ketiga aspek tersebut dengan istilah “3A

1. Awwarness

            Pada tahap pertama kegiatan kampanye biasanya diarahkan untuk menciptakan perubahan pada tataran pengetahuan atau kognitif. Pada tahap ini pengaruh yang diharapkan adalah munculnya kesadaran, berubahnya keyakinan atau meningkatnya pengetahuan khalayak tentang isu tertentu.

2. Attitude

            Tahapan berikutnya diarahkan pada perubahan dalam ranah sikap atau attitude. Sasarannya adalah untuk memunculkan simpati, rasa suka, kepedulian atau keberpihakan khalayak pada isu-isu yang menjadi tema kampanye.

3. Actions

            Tahap terakhir kegiatan kampanye ditujukan untuk mengubah perilaku khalayak secara konkrit dan terukur. Tahap ini menghendaki adanya tindakan tertentu yang dilakukan oleh sasaran kampanye.

Teknis Melakukan kampanye

1. Analisis Situasi, Humas harus mampu mencermati apa masalah yang terjadi dalam kehidupan publik. Misalnya kampanye ‘ketertiban berlalu lintas’, maka pada tahap pertama harus dikemukakan berbagai masalah yang terjadi, berkenaan dengan berbagai pelanggaran lalu lintas; apa penyebabnya dan akibat-akibat yang muncul karena masalah itu.

2. Penetapan Tujuan, Penetapan tujuan kampanye sangat berkaitan dengan pemaparan masalah sehingga harus diarahkanuntuk menjawab persoalan. Setelah menetapkan secara jelas tujuan, maka yangtidak kalah penting adalah menegaskan, siapa yang akan menjadi sasaran darikampanye itu.

 3. Menetapkan Khalayak, Dalam contoh ketertiban berlalu-lintas, targetnya jelas, yakni pada pihak yang memiliki kepentingan dengan lalu lintas: pengemudi, pemilik kendaraan umum, polisi lalu lintas, para instruktur kursus mengemudi, penjual mobil, pejalan kaki, dan sebagainya. Singkatnya adalah semua pihak yang memiliki kepentingan dengan persoalan ini.

4. Memilih media komunikasi atau penetapan strategi komunikasi kepada khalayak. Humas bisa memilih media konvensional, media sosial atau berbagai jenis media lainnya yang mampu menyebarkan informasi secara efektif kepada target khalayak. Dengan demikian, informasi yang disajikan melalui media dimaksud dapat dipahami dengan baik, dan bisa memberikan pemahaman pada khalayak.

5. Penetapan Anggaran, Seberapa besar anggaran yang dikeluarkan sangat bertalian dengan seluruh komponen kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

6. Pengukuran Hasil. Proses kampanye kehumasan harus dievaluasi dengan menggunakan berbagai cara: misalnya dengan melakukan survey singkat kepada khalayak, melakukan wawancara terhadap pihak yang terlibat, melakukan observasi, atau melalui interpretasi terhadap data statistik yang terkait dengan proses kegiatan yang dilakukan. Melalui proses pelaksanaan kegiatan yang teratur dan konsisten, maka kegiatan kampanye kehumasan itu bisa memberikan manfaat maksimal.

Referensi

http://www.lspr.edu/pritakemalgani/kampanye-humas/

https://komunitaspr.wordpress.com/tag/kampanye-pr-2/

PERENCANAAN PROGRAM PUBLIC RELATIONS

Sebagai pemegang fungsi manajemen yang membentuk citra positif perusahaan dengan menjalankan komunikasi yang baik dengan masyarakat luas maka seorang praktisi public relations di tuntut untuk melakukan tugasnya dengan baik dan maksimal. Semua kegiatan harus terencana dengan baik agar  program yang akan dijalankan dapat terlaksana tanpa ada kendala, kegiatan perencanaan pada umumnya dilakukan dengan melihat situasi yang ada, untuk mengetahui situasi yang ada kita harus memiliki data atau informasi tentang kegiatan yang akan kita lakukan, dengan demikian proses perencanaan akan dapat dilakukan dengan tepat.

dalam perencanaan program public relation terlebih dahulu kita lakukan bagaimana model dan prosesnya.

adapun model perencanaannya adalag sebagai berikut :

a. Pengenalan Situasi

b. Penetapan tujuan

c. Defnisi Khalayak

d. Pemilihan media dan teknik-teknik humas

e. Perencanaan anggaran

f. Hasil pengukuran

sedangkan proses yang harus kita lakukan menurut (Cutlip & Center (Ruslan, 2006: 148) menyatakan bahwa proses perencanaan program kerja melalui proses empat tahapan atau langkah-langkah pokok yang menjadi landasan acuan untuk pelaksanaan program kerja kehumasan adalah sebagai berikut :

1.        Penelitian dan Mendengarkan (Research-Listening)

Dalam tahap ini, penelitian yang dilakukan berkaitan dengan opini, sikap dan reaksi dari mereka yang berkepentingan dengan aksi dan kebijaksanaan-kebijaksanaan suatu organisasi. Setelah itu baru dilakukan pengevaluasian fakta-fakta, dan informasi yang masuk untuk menentukan keputusan berikutnya. Pada tahap ini akan ditetapkan suatu fakta dan informasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan organisasi, yaitu What’s our problem? (Apa yang menjadi problem kita).

2.        Perencanaan dan mengambil Keputusan (Planning-Decision)

Dalam tahap ini sikap, opini, ide-ide dan reaksi yang berkaitan dengan kebijaksanaan serta penetapan program kerja organisasi yang sejalan dengan kepentingan atau keinginan-keinginan pihak yang berkepentingan mulai diberikan: Here’s what we can do? (Apa yang dapat kita kerjakan).

3.        Mengkomunikasikan dan Pelaksanaan (Communication-Action)

Dalam tahap ini informasi yang berkenaan dengan langkah-langkah yang akan dilakukan dijelaskan sehingga mampu menimbulkan kesan-kesan yang secara efektif dapat mempengaruhi pihak-pihak yang dianggap penting dan berpotensi untuk memberikan dukungan sepenuhnya: Here’s what we did and why? (Apa yang telah kita lakukan dan mengapa begitu).

4.        Mengevaluasi (Evaluation)

Pada tahapan ini, pihak Public Relation/Humas mengadakan penilaian terhadap hasil-hasil dari program-program kerja atau aktivitas Humas yang telah dilaksanakan. Termasuk mengevaluasi keefektifan dari teknik-teknik manajemen dan komunikasi yang telah dipergunakan: How did we do ?(Bagaimana yang telah kita lakukan).

Dalam aplikasinya, keempat tahap tersebut dilakukan secara terus-menerus. jika proses sampai pada tahap empat yakni evaluasi, maka hasil evaluasi ini akan menjadi tahap satu kembali untuk proses berikutnya, begitu seterusnya. Adapun proses operasional Public Relations sebagai berikut:

Pertama, tahap Defining Public Relations Problems, dalam tahap ini, berarti praktisi Public Relations harus dapat menetapkan permasalahan-permasalahan yang menyangkut kegiatan-kegiatan Public Relations. Pada tahap ini operasionalisasinya meliputi langkah-langkah dalam upaya mencari dan mengumpulkan data tentang hal-hal yang dilakukan Public Relations dalam bentuk: 1. Opini publik, 2. Sikap publik, dan 3. Perilaku Publik. Untuk mengetahui hal tersebut praktisi Public Relations  dapat melakukannya melalui dua macam metode yaitu metode formal dan metode informal.

Kedua, tahap Planning and Programming, tahap ini sangat menentukan suksesnya pekerjaan Public Relations secara keseluruhan. Oleh karena itu dalam melakukan kegiatan planning perlu diperhatikan secara matang. Dalam rangka penyusunan planning ini, kita berpijak pada data dan fakta tadi (yang telah diperoleh melalui tahapan fact finding) dimana data dan fakta tersebut harus apa adanya tanpa interprestasi Public Relations Officers.

Ketiga, tahap Taking Action and Communicating, merupakan tahapan pelaksanaan dari kegiatan Public Relationssesuai dengan fakta dan data yang telah dirumuskan dalam bentuk perencanaan. Dalam hal ini seorang Public Relations Officers dalam melakukan kegiatan komunikasi sebaiknya mengacu dan sesuai dengan perencanaan.

Keempat, Evaluating the Program,  terakhir Public Relations Officers setelah melakukan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, yaitu mengetahui apakah pelaksanaannya berdasarkan rencana atau tidak dan apakah perlu dirubah atau tidak, apa yang telah dievaluasi. Dalam hal ini tujuan utama dari penilaian ialah untuk mengetahui apakah kegiatan Public Relations benar-benar dilaksanakan menurut rencana berdasarkan hasil penelitian atau tidak. Penilaian penting untuk mengetahui sampai dimana kelancaran kegiatanPublic Relations yang telah berlangsung.

Tahap evaluasi dilakukan antara lain :

a.       Mengevaluasi dan mengukur keberhasilan kegiatan yang telah dilaksanakan.

b.      Mengevaluasi manfaat kegiatan yang telah dilaksanakan, dalam arti seberapa besar kegiatan ini memberikan manfaat baik bagi organisasi maupun bagi publiknya.

c.       Mengevaluasi kekurangan atau kelebihan (keuntungan atau kerugian) dari program kegiatan yang telah dilaksanakan baik bagi organisasi atau perusahaan maupun bagi publiknya.

d.      Mengevaluasi kegiatan yang sifatnya menyimpang dari rencana, sehingga dapat dicatat apa yang harus diperbaikinya, sehingga pada tahap pelaksanaan prosesPublic Relations berikutnya diharapkan akan terlaksana secara lebih sempurna (Yulianita, 2007: 121-155). 

REFERENSI

https://www.scribd.com/presentation/357998321/Model-Perencanaan-Humas

https://agroedupolitan.blogspot.co.id/2017/02/proses-pelaksanaan-program-kerja-pr.html